Celah Suap dan Gratifikasi di Kalangan Dokter

Diliputi rasa penasaran dan bimbang mengenai halal/ haramnya ‘dana hibah bersyarat’ dari farmasi untuk dokter. Gara-gara adanya tawaran kucuran dana dari farmasi sebesar 50 juta/ 6 bulan jika memenuhi target pengeluaran obat X sejumlah Y resep per bulan. Sebenarnya apa status dana tersebut?
Hibah, hadiah, shodaqoh, suap (risywah), gratifikasi atau malah CSR (Corporate Social Responsibilities)?

Sempat posting status di Facebook sbb:






https://www.facebook.com/genghis.khun/posts/4394068404345?comment_id=4698519&ref=notif&notif_t=feed_comment

Siapa yang ndak ngiler 50 juta per 6 bulan? :)
50 juta per 6 bulan jika memenuhi target pengeluaran obat X sejumlah Y resep per bulan!
Tapi berhubung sudah punya anak-istri, sumber rizki harus benar-benar diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada anak dan keturunan lebih lanjut.
Jadi artikel ini akan mengupas; bagaimana status duit 50 juta/ 6 bulan tersebut?
Hibah, hadiah, shodaqoh, suap (risywah), gratifikasi atau malah CSR (Corporate Social Responsibilities)?

Definisi dan Pembahasan
A. Hibah: yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu.
Pemberian 50 juta/6 bln jika memenuhi target pengeluaran obat X tsb sejumlah Y resep/ bulan. Karena penawaran ini bersyarat maka bukan termasuk Hibah.

B. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang ala sabilil ikram (sebagai penghargaan).
Istri saya baru bekerja belum ada sebulan dan belum tampak prestasinya tiba-tiba ditawari 50 juta/6 bln? tentu mencurigakan dan bukan Hadiah.
Bagaimana dengan bonus Obat/ laboratorium/ rujukan yang diberikan di akhir bulan berdasarkan aktifitas dokter sebelumnya?
Insya Allah statusnya hadiah dan halal. Yang penting berpegang pada prinsip Tidak Memakan rizki dari kerugian dan penderitaan pihak lain. Wallahu a’lam.

C. Shadaqah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt. Seperti zakat ataupun infaq sunnah.
Target pengeluaran obat X tsb sejumlah Y resep/ bulan adalah urusan duniawi, bukan termasuk ridha dan pahala dari Allah swt.

D. Suap (risywah) yaitu “Apa-apa yang diberikan agar ditunaikan kepentingannya atau apa-apa yang diberikan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar “ (Mu’jamul Wasith) .

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melimpahkan tugas kepada seorang lelaki untuk memungut sedekah. Dalam menjalankan tugasnya, ternyata utusan itu menerima hadiah dari penyetor zakat. Seusai dari tugasnya lelaki tersebut berkata:
“Wahai Rasulullah, harta ini adalah hasil kerjaku dan aku serakan kepadamu. Sedangkan harta ini adalah hadiah yang aku dapatkan.”

Menanggapi sikap utusan tersebut tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Mengapa engkau tidak duduk-duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu lihatlah: adakah engkau mendapatkan hadiah atau tidak?”

Selanjutnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam naik mimbar dan berkhutbah: Amma ba’du: Mengapa seorang utusan yang aku beri tugas, lalu ketika pulang, ia berkata:
“Ini hasil tugasku sedangkan ini adalah hadiah milikku? Tidakkah ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu dia lihat, adakah ia mendapatkan hadiah atau tidak.

Sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman-Nya, tidaklah ada seorang dari kalian yang mengambil sesuatu tanpa haknya (korupsi), melainkan kelak pada hari kiyamat ia akan memikul harta korupsinya. Bila dia mengambil seekor onta maka dia membawa ontanya dalam keadaan bersuara. Bila ia mengambil sapi, maka ia membawa sapinya itu yang terus melenguh (bersuara). Dan bila yang dia ambil adalah seekor kambing, maka dia membawa kambingnya itu yang terus mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan peringatan ini.” (Muttafaqun ‘alaih)

Penawaran 50 juta/6 bln jika memenuhi target pengeluaran obat X tsb sejumlah Y resep/ bulan yang ditujukan kepada istri saya tentu karena istri saya bekerja di tempat tersebut, sedangkan bila duduk-duduk di rumah saja apakah mungkin datang penawaran ini? tidak mungkin.

Pasal 3 UU 3/ 1980 tentang suap:
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) .

E. Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor)

Gratifikasi “dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

F. CSR (Corporate Social Responsibility/ Tanggung jawab Sosial Perusahaan) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Mengutip komentar sendiri di facebooK:

(Memahami dana CSR secara mudah.red) adalah “Alokasi dana dari institusi/ perusahaan utk kegiatan-kegiatan sosial. kalo sekawanan dokter mendapatkan dana CSR, imbasnya adalah jasa/ biaya berobat ke dokter akan turun/ malah gratis.
Jadi Kalau nanti pasien tetap mbayar (apalagi lebih mahal dari yg paling murah), akan diartikan tidak amanah dan mengkhianati fungsi CSR itu.”

Jadi bila duit 50 juta tersebut adalah CSR, maka mekanisme yang masuk akal adalah sbb:
- Diserahkan ke dokter untuk menggantikan biaya yang harus ditanggung oleh pasien. Misalnya biaya berobat adalah 100 ribu/ pasien, karena sudah digelontorkan duit CSR maka akan didiskon menjadi; misalnya cuma 10 ribu/ pasien. Atau

- Diserahkan langsung ke Pihak yang menanggung biaya berobat si pasien, atau
- Diserahkan langsung ke pasien, bila biaya berobat sendiri.

=================================================================
update 17 Nopember 2012
Berikut ini komentar dari sejawat yg baik Tuko Srimulyo:

asw. mas gengis khun, ternyata kita sama-sama orang MERC, saya dari MERC solo. teman Real Marsam, sekelas PPDS jantung FK UNS.
Dari msalah yang dibahas, agak menarik untuk ditelaaah.
Pertama, mas telah menerbitkan artikell tentang macam2 pemberian yang salah satunya adalah suap, ketahuilah suap itu adalah “suatu pemberian pada seseorang yang mempunyai kekuatan yang digunakan untuk merubah yang halal menjadi haram, dan haram menjadi halal, yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah” Suap dapat diberikan bukan hanya kepada para penguasa, namun juga diberikan pada tiap-tiap orang yang punya kekuatan mengubah haq menjadi batil.

Suap itu terbagi menjadi 3 bagian jenengan dapat melihat di pembahsan suap di almanhaj.or.id. lalu bagaimana tentang definisi “SUAP: adalh suatu pemberian agar dapat ditunaikan kepentingannya” merupakan definisis yang kurang tepat, karena definisi itu juga berlaku pada “Peng-upahan” contoh pengupahan seorang Buruh atau pegawai, dan berlaku pada definisi “Komisi” contoh komisis makelar.

Tentang dokter dijanjikan suatu pemberian dapat diartikan 3 hal, yang pertama itu merupakan penyuapan. yang Kedua itu adalah jual beli, dan yang ketiga itu adalah per-Makelaran.

Suap sudah dijelaskan sebelumnya oleh panjenengan.
Yang Kedua tentang jual beli, jika pihak Farmasi sebagai pihak pertama menjual obat melalui dokter ke pasien, maka dokter dikatakan sebagai pemegang kuasa atas barang, maka dokter berhak menjual kepada siapapun selama memnuhi rukun jual beli yaitu ada akad, dan ada saling rela antara pihak penjual dan pembeli(pasien) , dan memenuhi syarat barang yang diperjual belikan, yaitu halal, dapat diserah terimakan baik tertunda atau langsung, dan jelas barang nya serta kuantitasnya, dan harganya.

Dan sebagai pemegang kuasa penjualan barang , maka penjual wajib menjelaskan barang,baik kuantitas, harga maupun kecacatan barang, Bila pembeli setuju semuanya maka terdapatlah “saling Rela” anta 2 pihak yaitu penjual dan pembeli.Dan pihak kuasa barang kelak akan mendapat upah dari pemilik barang. Upah ini bisa ditentukan sesuai barang yang dijual memenuhi target atau tidak, atau upah ditentukan tanpa ada target, contoh upah bulanan, tergantung akadnya. Bila dikemudian hari pembeli menemukan kecacatan barang dan hendak menuntuk pemilik barang , maka pembeli bisa menuntut juga pemegang kuasa atas barang.

Yaang Ketiga adalah per_makelaran. ibnu abbas, imam bukhari dan yang sezaman ,dan elmbaga fatwa saudi arabia mengatakan tidak masalah tentang makelar itu.Bentuk Makelar Yang Halal:

Anda pasti tahu bahwa tujuan para makelar atau calo ialah mendapatkan upah atau fee dari penjual atau pembeli atau keduanya yang mereka layani. Wajar bila masalah upah makelar memiliki pengaruh sangat besar pada hukum pekerjaan mereka. Yang demikian itu, dikarenakan mereka bukanlah pemilik barang atau jasa yang diperjual-belikan, dan bukan pula sebagai pemilik uang.

Agar anda mengenal hukum makelar berdasarkan ketentuan upah yang mereka peroleh, saya mengajak anda untuk menyimak penegasan ulama’-ulama’ terdahulu tentang ketentuan upah makelar.

1. Model pertama: Pengguna jasa makelar tidak membatasi keuntungan

‘Atha’ meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhu:

“Dahulu beliau membolehkan anda untuk menyerahkan bajumu kepada makelar, lalu engkau berkata:: Juallah baju ini, dengan harga sekian dan sekian, selebihnya adalah milikmu.” Ibnu Abi Syaibah

Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahuyah rahimahullah menilai bahwa Ibnu Abbas berpendapat demikian, karena beliau memperlakukan ucapan pemilik baju ini sebagai akad mudharabah (bagi hasil). (Fathul Bari oleh Ibnu Hajar 4/451)

Model ini juga dapat berlaku pada pembelian, misalnya pembeli berkata kepada makelar: belikan saya barang dengan harga sekian, dan bila engkau mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, maka selisih harganya milikmu.

2. Model Kedua: Dengan keuntungan yang ditentukan.

Diantara model percaloan yang dihalalkan ialah dengan membuat kesepakatan tentang keuntungan atau upah yang diberikan kepada makelar. Misalnya penjual berkata: bila engkau berhasil menjualkan barang ini, maka engkau aku beri upah sekian.

Penentuan upah makelar ini dapat dituangkan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya Rp. 100.000 , dan dapat pula dalam bentuk prosentase. Asalkan besaran keuntungan yang dijanjikan disepakati oleh kadua belah pihak, maka semuanya itu halal. Yang demikian itu karena makelar mendapatkan upah atas jasa yang ia berikan, yaitu berupa menjualkan atau membelikan barang. Dan bisa juga jasa yang diberikan oleh makelar hanya sebatas menghubungkan antara pemilik barang dengan pembeli.

Model makelar yang pertama dan kedua diatas sama seperti pemegang kuasa atas barang .Penjelasan Makelaryang paling akhir adalah “PENGHUBUNG ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI”. jika semua sudah dijaelaskan makelar dan pembeli rela dengan ketentuan itu, maka dapat lah dilakukan transaksi. Perbedaan dengan Pemegang kuasa , maka makelar tidak bertanggung jawab terhadap kecacatan barang jika kemudian diketahui oleh pembeli , yang bertanggung jawab adalah si penjual, naumn sayang masyarakat indonesia seringkali tidak bisa membadakan mana yang makelar mana yang pemegang kuasa, jadi mereka juga menuntut makelar bertanggung jawab.

Kenapa makelar tidak bertanggung jawab? karena dia merupakan penghubung saja. maka pembelilah yang harus menanyakan detil dan makelar juga sebaiknya menanyakan keadaan barang. Sehingga apabila jual beli bisa dilaksanakan bertemulah penjula dan pembeli yang asli, dan kelak makelar mendapat komisi.

Sehingga hukum pertama tentang tawaran detailr tentang obat adalah bisa haram bila dikategorikan suap, yaitu memenuhi unsur mengubah yang hak menjadi batil,dan batil menjadi hak, dan memenuhi usnur berbuat zalim pada pasien. Bila dokter memberi obat tersebut dengan sesuai indikasi, jumlah tidak seenaknya sendiri, pasien mengetahui detail barang dan kecacatan barang dan tahu harganya dan kemudian pasien rela atas hal itu, lalu kemudian terjadi akad jual beli maka itu halal, dan anda bisa dikategorikan pemegang kuasa atau makelar. memang para ulama sangat tidak senang pemberian macam itu,

kenapa? meskipun halal ada tabiat manusia, mereka akan melunak hatinya bila diberikan harta oleh orang lain , yang dikhawatirkan setan menggodanya untuk merubah yang hak menjadi batil. menurut hemat saya itu adalah halal, dan ambillah harta itu bila anda yakin anda adalah orang yang amanah. mengapa diambil? karena bila anda sudah berbuat sesuai indikasi tapi tidak ambil, maka anda msyia-nyiakan harta halal.

harta tersebut bisa anda gunakan untuk membantu perjuangan MERC dan kepentingan agama Islam. Untuk lebih jelasnya lihatlah Fikh Sunnah karya Sayyid Sabiq jilid 12,13 atau Subulus Salam karya Imam AsShan’ani. Wallau a’lam bissawab, kika ada masukan dari teman2 atau pertanyaan bisa dilajutkan di forum ini

Sebelumya tentang obat generik yang klbih urah dan obat merek yang lebih mahal, bila dokter menjelaskannya dan pasien Rela membeli obat merek , maka berlakulah akad saling rela, dan tidak ada kezaliman didalamnya

Genghis Khun:

“Wah ketemu sesama MER-C :)salam kenal juga pak Tuko Srimulyo
Di web yang sama disebutkan;
“Wahai saudaraku para dokter…. Niatkan ketika anda menjalankan tugas dan mengobati untuk mencari pahala dari Allah, jangan semata-mata hanya rutinitas tugas atau ingin meraih rizki yang melimpah. Niatkan dari tugas mulia ini untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, jangan tergambar hanya untuk urusan dunia. Ingatlah, tugasmu sangat mulia. Ikhlas dalam beramal. Akan tetapi, hal itu bukan berarti tidak boleh mengambil upah dalam mengobati. ”
baca di http://almanhaj.or.id/content/3239/slash/0/secercah-nasihat-untuk-anda-wahai-para-dokter/

Terlihat jelas bahwa niat dokter adalah mencari pahala dan berbuat baik, kemudian mengambil upah (dari JASA). Sedangkan fungsi dokter sebagai ” pemegang kuasa atas barang” dalam jual beli atau makelar berhub dg mencari untung dari PENJUALAN BARANG (bukan jasa), termasuk kategori meraih rizki yang melimpah/ urusan dunia, ini dilarang dengan kalimat “jangan…”.

Kesimpulan Yg bs kita pahami dari kasus ini; kalaupun dokter mau mencari untung dari fungsi sbg “pemegang kuasa atas barang” dalam jual beli atau makelar, dilarang di lingkup yang berhub dengan aktifitas profesi dokternya. Silahkan memakai komoditi yg lain, misalnya pakaian, elektronik dsb.
Jadi kesimpulannya, status duit 50jt/6 bulan masih sbg Suap.
Wallahu a’lam. gimana pak Tuko?”

Tuko Srimulyo:

Semoga Kebaikan dilimpahkan pada dokter semua yang berniat mulia. ketahuilah Hukum islam itu Jelas, yang boleh dan yang tidak boleh. Maka ketahuilah imam ahmad dan ibnu Abbas , imam As-Shan’ani menyatakan tentang guru yang mengajar Qur’an ,mereka berpendapat “Adalah seseorang yang mengajar Qur’an itu lebih pantas untuk mendapatkan Upah” Kenapa? mengajar Qur’an adalah induk dari semua sumber ilmu. Lalu bagaimana tentang hadis sahih yang melarang seorang sahabat pengajar quranpara ahli Shuffah untuk mengambil upah dari mereka?

imam As Shan’ani menjelaskan Karena Ahlu Shuffah adalah orang melarat dalam hidupnya, bahkan mereka sulit untuk hidup sehari-hari. Bagaimana mungkin Suatu Hukum Fikih yang terang dan Jelas, kemudian di susupi rasa wara’ (kehatian-hatian) lalu hal itu dapat mengubah yang halal menjadi haram. Padahal Allah telah menjelaskan dalam surat at=tahrim, tidak boleh bahkan bagi Nabi muhammad saw untuk mengharamkan yang Halal, hanya karena amalan hati (menyenangkan istri nya-karena ketika itu nabi mengharamkan madu , takut khawatir terjadi kecemburuan antar istri yang memberi madu).

Dokter adalah profesi, yang berhak kita mengambil upah didalamnya sesuai prosfesi kita, selama tidak ada kezzaliman didalamnya, selama terpenuhinya rukun dan sayarat jual beli, maka itu adalah hal yang halal. Para ulama jika mengetahui hal yang halal namun mereka tidak menyukainya maka mereka mengatakan “Aku atau Kami tidak suka hal saemacam itu”, tapi mereka tidak mengharamkannya melalui lisan2 mereka.

Mereka melakukannya karena menjaga sifat wara’ mereka. Jika para pengajar Quran saja dikatakan sebagai “yang lebih pantas menerima upah” lalu bagaiman dengan dokter yang profesi ini tidak lebih mulia daripada pengajar quran? Silakan dibaca pada Subulus Salam jilid III

Perlu diketahui, artikel tentang secercah nasihat pada para dokter, adalah artikel yang baik. Namun agaknya kita harus perjelas tetang rukun Jual beli adalah “ADANYA SALING RELA ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI”, jika ini tercapai padahal semua hal tentang barang dagangan telah dijelaskan, maka “Tidak ada kezaliman didalamnya”.

Jika saya seorang penjual Buku Agama Islam, buku2 yang mengajarkan anak2 kaum muslimin kepada amal sholeh, kemudian saya buat Buku itu bagus luar biasa, kovernya, isinya, bahan kertasnya, kemudian saya ambil harga keuntungan setinggi langit Bolehkah? jawabannya boleh. Jika pembeli ridlo membelinya karena dia tahu kualitasnya yang baik, maka terjadilah saling rela.

Penjual buku agama adalah profesi mulia, ilmu dalam islam dan dalam quran diaktakan sebagai kehidupan, lalu apakah jika penjual buku itu hendak mengambil keuntungan lalu kita larang? dan mengatakan Hendaknya jika anda ingin mengambil untung, silakan dari komoditas lain seperti pakaian dan beras misalnya? Maka saudaraku dokter semua, adalah islam memang menganjurkan untuk memepermudah saudara-saudara kita dalam bermuamalah dengan kita, dan pahala dari Allah adalah amat besarnya.

Namun sekali lagi , ke wara’an (kehati-hati an) tidaklah dapat mengubah yang haram menjadi halal, dan halal menjadi haram. Wallahua’lam.

Genghis Khun:

Diskusi yg semakin menarik :)
Sepakat dg semua yg anda sampaikan, tapi sayangnya kurang fokus. Ini bukan lagi masalah upah pengajar Al Quran/ penjual buku. Nasehat hanya ditujukan bagi dokter. Dan Nasehat ini tentu ada yg melatarbelakangi.

Mungkin anda bs menjelaskan lebih lanjut apa yg melatarbelakangi nasehat tsb, makna “jangan semata-mata hanya rutinitas tugas atau ingin meraih rizki yang melimpah” juga maksud “jangan tergambar hanya untuk urusan dunia”? trims

Imam Baehaki Djamil:

Relasi dokter-pasien tidak seperti relasi perdagangan barang atau jasa yang lain, dimana konsumen memiliki ruang yang luas untuk bertanya tentang produk barang dan jasa. dokter sering kali dalam posisi pihak yang memiliki kewenangan penuh atas ‘nasib’ kesehatan pasien.

pasien dengan kepahaman ilmu kesehatan yang terbatas, sering kali tidak dalam posisi bisa menawar. dalam kondisi ini, farmasi memanfaatkan situasi ‘keotoriteran’ dokter atas pasien untuk memasarkan produknya. bisakah terjadi -’an taroudhi minkum- kerelaan satu sama lain sebagai syarat transaksi jual beli secara ideal?

Tuko Srimulyo:

Kerelaan dari pasien bisa didapatkan, sekaligus keuntungan buat dokter bisa didapatkan, sekaligus juga berbuat baik kepada sesama muslim bisa didapatkan bagaimana caranya??? Pertama, Jelaskan pada pasien tentang penyakitnya dan pengobatannya,
Kedua Berikan Obat yang terbaik untuk pasien dan jelaskan keuntungannya,
ketiga Jelaskan pula obat alternatif yang bisa dia peroleh,
keempat Bila pasien tetap menghendaki Obat yang Mahal, maka telah terjadi kerelaan
Kelima bila dia meminta Obat yang lebih murah , maka sebagai dokter berikanlah sesuai yang dia mampu.

Perlu kita ketahui, bahwa memang benar obat generik itu sudah ada yang kualitasnya menyamai obat merek, tetapi tidak semuanya. Bila memang kita ketahui Obat generik tersebut kualitasnya rendah, maka lalu kita berikan kepada pasien, hal itu justru suatu kezaliman. Beda halnya bila ternyata pasien hanya mampu membeli yang demikian, kita memberikannya juga karena suatu keterpaksaan. Maka dokter dituntut juga memepunyai pengetahuan yang memadai tentang Obat-obatan.

Nasehat tersebut juga harus kita ketahui, dimana fatwa dan nasehat tersebut dikeluarkan? apakah di Arab saudi sana atau di Indonesia? bagaimana sebanarnya keadaan dan tipikal dokter dan perilaku dokter di mana fatwa itu dikeluarkan? maka hal itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam menelaah suatu fatwa dan nasehat. Sekali lagi suatu hal yang berhubungan dengan Wara’ dan kehati-hatian tidak dapat mengubah yang halal menjadi haram.

Jika seorang dokter mengekang hak pasien mengetahui alternatif pilihan obat ketahuilah itulah yang dimaksud “jangan semata-semata untuk urusan dunia saja (mengeruk keuntungan secara zalim)”

Sebagai contoh; Pada infark miokard akut , penggunaan streptase (harganya 5 juta) secara evidence base medicine, hanya berhasil sekitar 76% sedangkan r-TPA (recombinan tissue plasminogen activator-harganya 9 s/d 13 jutaan) berhasil diatas 90%. lalu rekomendasi American heart Association adalah pemasangan Ring yang merupakan terapi utama harganya 50 jutaan bila cito, bila anda tidak menawarkan yang paling bagus , padahal pasien mampu dan rela, dan mau, maka hal itu juga merupakan kezaliman dari seorang dokter. namun bila pasien mau tapi tidak mampu, maka itu adalah suatu keterpaksaan.

Genghis Khun:

1. Saya sepakat mengenai ’5 tahap utk mendapatkan kerelaan dari pasien’ (dalam hal ini bila pasien itu sendiri yg akan menangung biaya berobatnya). Mohon dijelaskan bagaimana cara mendapatkan kerelaan dari penyandang dana pihak lain/ klaim? misal anda di Solo yg akan membiayai pengobatan sodara yg sakit di RS di Papua.
Apakah agar terpenuhi 5 langkah, dokter di Papua harus selalu berkomunikasi dengan anda selaku penyandang dana? atau komunikasi ke PEMDA bila pasien JAMKESMAS/ JAMKESDA?

2. Ini sumbernya dimana: “Perlu kita ketahui, bahwa memang benar obat generik itu sudah ada yang kualitasnya menyamai obat merek, tetapi tidak semuanya”?

Kualitas obat generik= obat paten.

“Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan dalam hal mutu, khasiat dan keamanan antara obat generik dengan obat bermerek, maupun obat paten dengan kandungan zat aktif yang sama.” baca di www.depkes.go.id/index.php/berita/advertorial/1961-obat-generik-pilihan-terbaik-dengan-harga-terjangkau-2.html (paragraf 7)

atau

“If your doctor has prescribed a medicine by its brand name, your pharmacist must dispense that brand. However, if a medicine has been prescribed by its generic name, your pharmacist can dispense whatever version of the medicine they have available, because each version will have the same therapeutic effect
baca di www.netdoctor.co.uk/medicines/brand_generic.htm (paragraf 10)

Btw, saya belum tahu kesalahan informasi ini termasuk penipuan atau bukan?

3. Dengan anda merujuk ke almanhaj.or.id (di awal komentar), bukankah anda tahu bahwa nasehat itu bisa diterapkan di Indonesia? atau artikel di web tersebut masih harus dipilah-pilah? Saya ngikutin rujukan anda lho pak…

4. “dokter mengekang hak pasien mengetahui alternatif pilihan obat”?
Kalau misalnya, mencegah pasien untuk menggunakan obat paten karena alasan nomer 2 diatas (Kualitas obat generik= obat paten), dokter tidak mendapat keuntungan finansial dari hal ini. Lalu mengeruk keuntungannya darimana?
Wah maaf, sepertinya tafsir itu tidak sesuai dengan makna “jangan semata-semata untuk urusan dunia saja (mengeruk keuntungan secara zalim)”.

5. Sehub dg kasus no4 di atas “mencegah pasien untuk menggunakan obat paten karena alasan nomer 2 diatas (Kualitas obat generik= obat paten), dokter tidak mendapat keuntungan finansial dari hal ini” saya maknai sbg “mencari pahala dari Allah dan niat untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin”.
Artinya ada perbedaAN persepsi di antara kita mengenai tolok ukur kapan hub dokter-pasien dikatakan
A “mencari pahala dari Allah dan niat untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin” ataukah
B “untuk urusan dunia saja (mengeruk keuntungan secara zalim)”

Selaras dg nasehat ulama rujukan anda: A jangan B.
Mungkin anda bisa menjelaskan tolok ukur kapan disebut A dan kapan disebut B?
trims

*update 21 Nopember 2012*

Tuko Srimulyo:

maaf . nanti lagi ya pak. saya kebetulan sedang ada urusan. InsyaAllah akan saya jawab selengkapnya. ini terlalu panjang .

Genghis Khun:

Silahkan pak, ijinkan saya tambahi lagi agar pembahasan makin komplit :)

6. Ada kalimat yg menggelitik, yaitu “…Beda halnya bila ternyata pasien hanya mampu membeli yang demikian (obat generik.red), kita memberikannya juga karena suatu keterpaksaan….”.
“….namun bila pasien mau tapi tidak mampu, maka itu adalah suatu keterpaksaan (dokter.red)….”

Maksud anda kalau pasien hanya mampu membeli obat generik, dokter memberikannya karena suatu keterpaksaan? Artinya jual beli ini sudah menjadi haram dan sebaiknya hub dokter-pasien segera dibatalkan karena dokter terpaksa?

Padahal dilihat dari sisi pasien, dokter telah “berbuat baik”.

Artinya di sini terjadi perbedaan persepsi yg sangat mencolok. Jadi bagaimana tolok ukur terpaksa atau rela?

7. Mencoba memperjelas maksud dari sejawat kita Imam Baehaki Djamil mengenai “pasien dengan kepahaman ilmu kesehatan yang terbatas, sering kali tidak dalam posisi bisa menawar”.
Disadari atau tidak, hub dokter-pasien adalah hub keterpaksaan. Pasien membutuhkan berobat karena terpaksa atas kondisinya. Jadi Ini sama seperti no6, Jadi bagaimana tolok ukur terpaksa atau rela?

===

PS. Saya beri penomoran agar memudahkan pembahasan.

Real Marsam:

Nimbrung sdkit ah.. ;) soal no.1. Menurut saya, masalah yg mas Genghis Khun posting tentunya saat berhadapan dgn pasien yg pembiayaannya mandiri, klo pembiayaan jamkesmas, jamkesda ato laen2 pasti dah ad pembatasan di depan bahwa obat yg akn diberikan kpada pasien terbatas, dan tentunya kita tdk akn bisa menabrak itu, jadi tidak usah berfikir mencari keuntungan dri pasien dgn status pembiayaan sprti itu, mgkin disinilah saatnya disaat kita merawat pasien dgn pembiayaan tertentu disinilah saatnya kita beribadah mencari pahala dri ALLAH SWT.. ;) smentara itu dlu saja ;D

Genghis Khun:

Pernah denger LKC (Lembaga Kesehatan Cuma-cuma) atau RST Dompet Dhuafa? disana pasien dibiayai cuma-cuma TANPA PEMBATASAN.

Tuko Srimulyo:

Bismillah…..untuk menjawab pertanyaan diatas yang begitu mendetail. Saya hendak bertanya pada dr. Akhun, bila kita melihat satus pertanyaan jenengan dan mencermati status mas Real. Maka dapat diambil kesimpulan, “dr.Akhun Setuju atas kehalalan menawarkan obat dengan harga mahal pada pasien mandiri yang mau dan mampu.” Jika kesimpulan ini di Amini oleh dr. Akhun, bahwa hal tersebut halal, maka insyAllah akan mudah bagi kami menjawab pertanyaan beliau selanjutnya.

Genghis Khun:

Itu kesimpulan darimana pak? kalau mau jujur menyimpulkan liat point 4, tertulis “mencegah pasien untuk menggunakan obat paten karena alasan nomer 2 diatas (Kualitas obat generik= obat paten), dokter tidak mendapat keuntungan finansial dari hal ini. Lalu mengeruk keuntungannya darimana?”
btw, jawaban detail ditunggu dan semoga bermanfaat…

Tuko Srimulyo:

tunggu dulu pak gengis khun. Panjenengan itu di status sebelumnya mengatakan “sepakat pada pencarian kerelaan pasien, lalu pak gengis khun menymabungkannya dengan pertanyaan bagaimana bila halnya pasien itu ada penyandang dana? atau pasien itu jamkesmas? . Nah dari status inilah baik saya dan pak real marsam, mengambil kesimpulan bahwa pak Akhun sepakat bila pasien itu mandiri, mampu, dan mau, dan dokter sudah mencari kerelaan pasien, maka Kesepakatan dr. akhun pada saya, merupakan suatu persetujuan bila itu Halal. Maka ini adalah dasar untuk kita menjawab pertanyaan detail dr. Akhun

Genghis Khun:

maaf pak Tuko n pak Real Marsam/ lainnya, saya tdk akan menanggapi sebelum point2 yg saya kemukakan di atas terjawab. Agar urut dan tidak debat kusir

Real Marsam:

Critaku tadi buat RS pada umumnya, kalo di LKC ato RST DD aku kan ga tau kebijakannya.. Kalo memang kebijakan disana juga sama skali tidak membatasi obat pasien.. Brarti kan RS itu dah tau obat mana yg bisa dipake, brapa harga obat itu, shingga dokter2 di RS itu tidak dibatasi dlm pemakaian obat, kalo dh sperti itu, brarti RS yg menanggung spenuhnya biaya pengobatan pasien sudah rela untuk menggunakan semua macam obat tanpa terkecuali, prinsip kerelaan sdh tercapi.. Beda halnya dgn RS yg bkerjasama dgn jamkesmas, kesda dll mreka membatasi penggunaan obat, mreka ga rela pasien diberi obat yg tidak sesuai manlak mereka, lha dsini prinsip kerelaan tidak tercapai.. ;)

Genghis Khun:

di sana pasien juga dirujukke RS lain baik swasta/ pemerintah juga dibiayai TANPA BATAS.

Real Marsam:

Lha iya.. Brarti RST kan sudah rela membiayai tanpa batas, brarti kan ga masalah.. Pasien sangat diuntungkan, dan malah sangat disayangkan kalo kita tidak memberi obat yg memang semestinya harus diberikan pada pasien.. Kalo mnrutku pada fasilitas kesehatan sprti LKC ato RST DD dah g ad maslh ttg pmakaian n pmilihan obat pada pasien.. ;)

Genghis Khun:

Betul pak, Pasien emang tidak ada masalah dan sangat terbantu. Tapi fokus masalah adalah; bagaimana cara mendapatkan kerelaan dari penyandang dana? saya yakin setiap kali audit pasti timbul berbagai macam pertanyaan dari donatur. Apa ini masih bisa dikategorikan “”ADANYA SALING RELA ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI” kalau buntutnya dongkol? ini akhirnya berhub ke point 6 dan 7: bagaimana tolok ukur terpaksa atau rela?

Real Marsam:

hehe bentar mas, kliatannya pemnahasannya harus dipisah..comment trakhir kliatannya jenengan mempermasalahkan pasien yang di RST yang notabene pasiennya dapet jaminan full dri RS, brarti kalo pasien umum diluar rumah sakit itu yang MAMPU, MAU dan RELA, dah ga masalah ya mas.. :) nah skrang kalo masalah pasien yang dijamin oleh RS, jenengan mempermasalahkan keRELAan dri penjamin, dri RS..

aku mencoba berpikir lebih simpel, disaat aku misalnya bekerja di RST, kmudian akan memberikan obat yang mahal yang tentunya sesuai INDIKASI (soal INDIKASI aku rasa semua sudah sepakat, bahwa apapun penawaran detailer, kita harus tetap meresepkan sesuai INDIKASI) aku akan bertanya ke apotik RS itu ato ke pihak RS, disaat mereka memberi ya brarti tidak ada masalah, kalopun ada auditor yang selanjutnya menanyakan.. aku rasa ga ada masalah, disaat mereka menanyakan tentang kenapa dikasih? ya karena sesuai INDIKASI.. apakah ada obat lain? nah itu tergantung penyakit dan obatnya..

cuman point pentingnya.. disaat para donatur ato pihak RS mulai membatasi penggunaan obat, ini brarti pengobatannya menjadi TERBATAS, bukan TANPA BATAS… disaat mulai ada pembatasan maka obat yang masuk ke RS itu juga akan disaring sendiri oleh pihak RS, mana yang boleh dipakai mana yang tidak, dan tentunya detailer juga hanya akan menawari obat yang ada/masuk di RS tersebut, kalo detailer nawari obat lain tapi ga ada di RS tersebut lha bagaimnana kita bisa ngeresepin? menurutku si gitu mas :)

Jaka Susila:

maaf dokter,kasus CN utk dokter ini perkondisional mmg, tdk usah berdebat utk pembenaran diri kalo kenyataany mmg tidak benar… fatwa ulama pun jelas dok bhw sistem CN dokter yg trus dipaksakan ke pasien itu haram, tp kalo sama2 rela y gpp… CN itukan uang diskon dr HNA obat yg dikeluarkn pabrik,besarny kira2 30-40% dr hna obat… itlah yg dipakai para MR utk “mempengaruhi” objektivitas dokter… pertanyaany apakah mutlak haram?

saat fatwa haram tsb keluar,saya coba tanya ke ustadz, bgmn pd kondisi coverage asuransi, dimana dokter diberi dana khusus,bebas beli obat,dan pasien berobatpun tidak bayar? dari obat tsb dokter dpt CN? jawaban ustadz,fatwa haram tsb bukan untuk kasus spt itu… artinya dok,smua kembali pada stiap dokter, banyak godaan memang, tp insya ALlah selalu ada jalan yg benar…

Tuko Srimulyo:

Seperti itulah yang saya maksud, sama persis dengan dr. jaka susila, itu per kasus. Mhn maaf saya tidak bisa melanjutkan diskusi ini. saya senang bisa berdiskusi dengan kawan2 semua. semoga Allah memafkan saya dan mengampuni saya atas kesalahan perkataan dan perbuatan. trimakasih dr, akhun mengijinkan saya ikut forum ini, trimakasih dr. jaka susila atas komentarnya. yang mendekati kebenaran adalah siapapun yang mendekati quran dan sunnah yang sahih. wass

Jaka Susila:

jd dokter gengis kuhn,kalo memang obat tsb kita yakini bagus dan bisa masuk indikasi, ambil saja dok,utk harga kepasien bisa dokter diskon sebesar CN yg dokter dapet, kalo yg 10% mau ditransfer ke saya y gpp dok… kalo disini bnyk kasus dpt cn 30% kemudian di jual ke apotek dg diskon 20% dr het, lumayan dpt 10% dok hehe

jd dok,ini tidak lebih dr hukum dagang dok, dan sayangny kita dilingkungan kapitalisme liberal, kita bisa ikut atau menolak, bisa qta ambil ato tinggal, yg penting kita harus tahu ilmunya, dan semoga kita termasuk gol yg selamat.amin

Genghis Khun:

Real Marsam wah maaf pak, maksud saya bukan intern RST tapi pasien yg dirujuk. Rujukan kalau tidak diawasi akan menjadi ‘celah’ bagi RS lain utk mengeruk keuntungan. Oleh karena itu diwacanakan pengawasan ketat pasien2 yg dirujuk, tentunya tergantung SDm di RST. ok point 1 bs kita sepakati. Mari kita lanjutkan poit per point, pak Jaka Susila, Tuko Srimulyo…

Real Marsam:

Hehe maaf mas.. Menurut saya pribadi saya dah bisa menarik kesimpulan dri diskusi kita ini, saya dah bisa menjawab dan sudah punya keyakinan mengenai permasalahn yg mas Genghis Khun posting.. Makasih mas diskusinya.. Semoga ada bahasan2 menarik di postingan berikutnya.. Sukses mas.. ;)

Genghis Khun:

HAha.. sudah saya duga sebelumnya… :)
Untuk sementara mengenai hub dokter-pasien bisa disimpulkan sbb:
1. 5 tahap utk mendapatkan kerelaan dari pasien selaku penyandang dana:
- Jelaskan tentang penyakitnya dan pengobatannya,
- Berikan Obat yang terbaik & jelaskan keuntungannya. Jelaskan dg penekanan bahwa khasiat obat generik SAMA dengan obat paten. Bukan malah tidak jujur dengan mengatakan ‘obat generik itu sudah ada yang kualitasnya menyamai obat merek, tetapi tidak semuanya’.

- Jelaskan pula obat alternatif yang bisa dia peroleh,
- Bila pasien tetap menghendaki Obat yang Mahal, maka telah terjadi kerelaan
- bila dia meminta Obat yang lebih murah , maka sebagai dokter berikanlah sesuai yang dia mampu. Disini dokter memberi dg terpaksa. Apakah hub ini jadi haram karena dokter terpaksa? (diskusi terputus)

2. Bila penyandang dana pihak lain, maka harus ada pengawasan dari pihak penyandang dana agar tidak ada celah untuk ‘mengeruk kekayaan’.

3. Halal bila dalam hub tsb ada KERELAAN dan sesuai INDIKASI, dan diniatkan “mencari pahala dari Allah dan niat untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin”.
Haram bila dalam hub tsb walaupun ada KERELAAN dan sesuai INDIKASI, tapi “untuk urusan dunia saja (mengeruk keuntungan secara zalim)”.
(Tetapi sayangnya dikusi terputus mengenai tolok ukur/ batasan antara ‘niat berbuat baik’ vs ‘urusan dunia saja’, jadi ini masih bisa menjadi ‘celah’ utk diplintir2)

KAlau ada yg kurag silahkan ditambahkan…

Real Marsam:

Menduga opo mas? Aku menarik diri dari diskusi? Ora lho mas.. Kalo ad perkembangan baru aku masih ngikutin ko.. Aku kan slama ini memang cuma ngikutin, ikut nimbrungnya cuma klo masalah2 yg ringan, yg kira2 dasarnya ga berat, kalo dasarnya harus quran n hadis aku takut salah mas.. Ilmuku blm nyampe ;) makanya dri point2 yg jenengan paparkan aku cuma nimbrung point 1, point lainnya ga brani nanggepin, takut salah hehe ;)cuman memang saat ini aku dah punya simpulan sendiri, tpi msh ttp mengikuti bila diskusinya masih berjalan.. slamat berdiskusi ;)

Jaka Susila:

saya pribadi dok tidak setuju ttg pernyataan obat generik sama dg paten, walau teori mengatakan demikian dok, pengalaman mengganti obat pd operasi minor ibu saya yg menyadarkan bahwa generik dan paten beda kualitas, lebih baik dokter bertanya pada ulama utk poin2 tersebut,tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yg sudah kami tanyakan pada ustadz kami trims dok

Genghis Khun:

Secara pribadi saya sendiri juga sering tidak sembuh dg obat generik X, lalu obat paten Ydan Z juga tidak sembuh. Apakah disimpulkan obat generik dan obat paten sama-sama tidak berkhasiat? banyak hal berpengaruh dok, contoh sederhana obat palsu.

Jadi pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan dasar. Coba bandingkan dg ribuan pasien ditangani di Puskesmas yg sembuh, atau pasien klinik MER-c yg tersebar di seluruh Indonesia? kalau buat pribadi sekeluarga silahkan. Tapi kalau untuk pasien diberitahu bahwa “generik dan paten beda kualitas” itu artinya tidak jujur karena tidak ada dasarnya.

Btw, mungkin anda sudah punya data (meminjam istilah Tuko Srimulyo ): evidence base medicine? serta rekomendasi American heart Association eh salah BINFAR DEPKES? mari sharing disini…

Real Marsam:

kalo yang ringan2 gini aku brani nanggepin mas, tpi kalo dah berat2 saya mengamati saja :) kalo dri bidang yang saya geluti sekarang, berbagai guidelines hanya menuliskan obat dgn nama generik. hal ini mungkin dimaksudkan agar dokter lebih bebas memilih pilihan nama dagangnya bila dia tidak memilih yang generik.

masalah yang ada di Indonesia, ada beberpa obat (yang saya tau) yang tidak diproduksi generiknya, yang beredar di pasaran adalah merek dagang semua.. kalo kaya gini yang bertanggung jawab siapa? apakah pemerintah berkewajiban menyediakan semua obat generic? nah kalo ga ada generiknya, padahal kita butuh obat itu, trus gimana? pilihannya menawarkan pada pasien obat merek dagang, ato ya tidak diberikan sama sekali.. contoh di bidang saya (enoxaparin, fondaparinux, –> stau saya ini belom beredar yang versi generic).. untuk perbandingan generic vs brand, coba saya tampilkan bebrapa link jurnal yang sudah meneliti ini…
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19660001

..pastinya lebih banyak lagi, cuman ya saya baru sempat liat2 yang itu.. :)

Genghis Khun:

Real Marsam Mantap pak. jempol 10x deh :)

di Indonesia ini menarik. Belum diteliti sudah haqqul yakin BERBEDA. Mengenai belum tersedianya obat generik (juga MERK LAIN dengan isi yg sama) itu biasanya karena masih dalam hak paten suatu perush selama 10-12 thn. Sesudah masa hak paten selesai pabrik lain boleh ikut memproduksinya dg berbagai merk dagang warna warni….

=================================================================

Kesimpulan
Karena diskusi terputus (sengaja diputus?) dengan batasan-batasan yang tidak jelas/ kabur, maka untuk menghindari dipelintir-pelintirnya masalah ‘niat berbuat baik’ atau ‘urusan dunia saja’ maka disimpulkan sbb:

- Dokter boleh mengambil upah (dari JASA).
- Sedangkan fungsi dokter sebagai ” pemegang kuasa atas barang” dalam jual beli/ sebagai makelar yang berhubungan dg mencari untung dari PENJUALAN BARANG (bukan jasa), termasuk kategori meraih rizki yang melimpah/ urusan dunia, ini dilarang dengan kalimat “jangan…”.

Jadi kalau para dokter mau mencari untung dari fungsi sbg “pemegang kuasa atas barang” dalam jual beli atau makelar, jangan di lingkup yang berhub dengan aktifitas profesi dokternya. Silahkan memakai komoditi yg lain, misalnya pakaian, elektronik dsb.

Jadi sangat jelas bahwa status duit 50 juta/ 6 bulan adalah SUAP dan dilarang karena dalam lingkup hubungan dokter-pasien. Wallahu a’lam.
Suap disertai konsekuensi buruk yang mengikutinya:

1. Merugikan Pihak Lain
Dengan adanya suap, dokter akan memilih obat pesanan si penyuap tanpa memperdulikan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien/ pihak penanggung dana, apalagi bila ternyata tersedia obat generik dengan khasiat yang sama. Ini tentu inefisiensi, pemborosan dan merugikan pihak lain, bisa pasien itu sendiri atau yang menanggung pengobatannya.
Apakah mau memakan rizki dari penderitaan pihak lain?

2. Mengkhianati Sumpah Dokter
Salah satu bunyi Sumpah Dokter: “Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;” tentu saja :)
Tapi bagaimana bila dalam sebulan tidak praktik? apa yang lebih diutamakan? dengan alasan apapun, target pengeluaran obat adalah yang utama.

Jadi kurang tepat komentar teman sejawat saya Wardhee Arief bahwa duit 50 juta “itu namanya gratifikasi”, lebih tepat “dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Sedangkan yang gratifikasi adalah “biaya utk seminar, simposium, workshop”, kecuali memang ada peraturan yang membolehkan. Dan saya yakin, gratifikasi seks yang belum lama ini menghebohkan Singapura pun juga sudah mulai banyak mencandui dokter-dokter yang kesepian. Wallahu a’lam

Akibatnya seperti yang diprediksi oleh sejawat Adi Patria Pramafitri bahwa “..kasihan pasien hrs membayar lebih mahal…”

Penutup
“Menurut Menkes, harga obat generik bisa ditekan karena obat generik hanya berisi zat yang dikandungnya dan dijual dalam kemasan dengan jumlah besar, sehingga tidak diperlukan biaya kemasan dan biaya iklan dalam pemasarannya. Proporsi biaya iklan obat dapat mencapai 20-30%, sehingga biaya iklan obat akan mempengaruhi harga obat secara signifikan.”

Ini tentu belum alokasi biaya untuk suap tersebut (bila ada).

Mari berhitung perbandingan secara kasar antara harga generik dengan merk dagang sebagai berikut:
- Harga obat generik Y= Rp. 5.000/ strip
- Harga obat Dagang Z (berisi generik Y)= Rp. 20.000/ strip, dengan perkiraan biaya suap adalah Rp. 3juta perbulan (Rp. 100.000/hari).

Dikurangi biaya promosi kira-kira 30%, harga obat Z hanya Rp. 14.000/strip
Dikurangi biaya untuk suap kira-kira 50%, harga obat Z menjadi Rp. 4.000/ strip
Dikurangi biaya kemasan lux kira-kira 5%, jadi harga obat Z sebenarnya hanya Rp. 3.000/strip
Belum dihitung laba untuk pabriknya, Lho kok sebenarnya harga obat Z lebih murah????
…..

Sabda Nabi saw mengenai suap?
Dari Abdullah ibnu Umar R.hum, Rasulullah besabda : ”Orang-orang yang menyuap maupun disuap mendapat laknat Allah SWT”

Akhirnya, bila artikel ini mengandung kebenaran tentu berasal dari Allah SWT, sebaliknya bila salah mungkin karena penulis terlalu paranoid dalam mengais rizki…

Genghis Khun

Baca lebih lanjut:
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi
http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap-dan-gratifikasi
http://www.konsultasisyariah.com/gratifikasi-dan-hadiah-proyek/#axzz2BzbvNHxB
http://www.syariahonline.com/v2/bayan/1849-penjelasan-tentang-risywah.html
http://sahabatreferensi.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://www.hidayatullah.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/332/1/-hukum-hadiah-dan-gratifikasi-.html
http://www.erlangga.co.id/agama/7416-fatwa-haram-mui-atas-praktik-suap-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Dokter_Indonesia
http://www.depkes.go.id/index.php/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=680
http://katakabar.com/ragam/ragam/4556-gratifikasi-seks-masuk-kategori-suap-
http://news.okezone.com/read/2012/07/30/339/670833/gratifikasi-seksual-juga-terjadi-di-indonesia







You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>